Pemerintah Pusat Harus Memperbanyak Proyek Nasional untuk Pemerataan Pembangunan Daerah

Table of Contents

Gambar:Pixabay.com

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, dengan lebih dari 17.000 pulau dan keanekaragaman geografis serta ekonomi yang luar biasa. Namun, kesenjangan pembangunan antar wilayah masih menjadi tantangan besar. Selama puluhan tahun, pembangunan cenderung terpusat di Pulau Jawa, sementara daerah-daerah di luar Jawa sering kali tertinggal. Salah satu solusi yang terbukti efektif adalah peran aktif pemerintah pusat dalam menciptakan proyek-proyek nasional yang langsung menyentuh masyarakat di daerah.

Mengapa Proyek Nasional Penting?

Pemerintah daerah (Pemda) sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk membangun wilayahnya masing-masing. Namun dalam praktiknya, banyak Pemda menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan anggaran, lemahnya perencanaan, rendahnya kualitas SDM, hingga politik lokal yang justru menghambat pembangunan. Di sinilah peran pemerintah pusat menjadi sangat vital.

Proyek-proyek strategis nasional yang dirancang dan dijalankan langsung oleh pemerintah pusat bisa memecah kebuntuan pembangunan di daerah. Pemerintah pusat memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar, visi jangka panjang, serta otoritas untuk mengintegrasikan pembangunan antar wilayah.

Contoh Proyek Strategis Nasional Era Presiden Joko Widodo

Sejak menjabat, Presiden Joko Widodo telah membuktikan bahwa pembangunan dari pusat bisa mengubah wajah daerah secara signifikan. Beberapa proyek strategis nasional yang patut dicontoh antara lain:

1. Jalan Trans Papua

Proyek ini membentang sepanjang lebih dari 3.000 km dan menghubungkan wilayah-wilayah pedalaman Papua yang sebelumnya terisolasi. Trans Papua membuka akses ekonomi, menurunkan harga barang, serta mempercepat pengiriman logistik dan bantuan kesehatan.

2. Jalan Tol Trans Sumatra

Jaringan tol yang membentang dari Lampung hingga Aceh ini mempercepat mobilitas orang dan barang, memperkuat konektivitas antar kota besar, dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kawasan barat Indonesia.

3. Mandalika di Nusa Tenggara Barat

Kawasan wisata super prioritas ini telah menjadi tuan rumah ajang MotoGP dunia. Dampaknya luar biasa, membuka lapangan kerja, menarik investor, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata kelas dunia.

4. Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur bukan sekadar pemindahan ibu kota, tetapi merupakan simbol komitmen pemerataan pembangunan nasional. Dengan adanya IKN, pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian tengah diprediksi akan meningkat drastis.

5. Pembangunan Bendungan dan Irigasi

Pemerintah pusat membangun berbagai bendungan strategis di NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan wilayah kering lainnya untuk menjamin ketahanan pangan dan air, serta memperkuat sektor pertanian.

6. Program PHBN (Pembangunan Hunian Berbasis Nasional)

Termasuk dalam program ini adalah pembangunan sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal, dan ASN. Banyak proyek ini dibangun langsung oleh kementerian dan BUMN.

NKRI Memang Paling Cocok untuk Indonesia

Beberapa pihak pernah mendorong sistem federal sebagai solusi pemerataan, tapi sejarah membuktikan bahwa sistem federal seperti dalam bentuk negara RIS (Republik Indonesia Serikat) pada 1949–1950 justru menimbulkan konflik, ketidaksinkronan pemerintahan, hingga disintegrasi.

Sistem NKRI terbukti lebih cocok bagi Indonesia karena mampu menyatukan kebijakan, mengurangi disparitas, dan memperkuat kedaulatan nasional. Namun agar NKRI tidak hanya kuat secara administratif, pemerintah pusat harus hadir secara nyata di daerah, bukan hanya melalui peraturan, tapi juga melalui proyek fisik dan pelayanan publik.

Saran untuk Pemerintah Ke Depan

Pemerintah pusat perlu terus melanjutkan tradisi pembangunan langsung di daerah-daerah, terutama yang selama ini kurang terjamah. Beberapa usulan konkret yang bisa dilakukan antara lain:

• Memperbanyak proyek jalan nasional dan tol luar Jawa.
• Mengembangkan kawasan industri baru di luar Pulau Jawa.
• Membangun pelabuhan modern di kawasan timur dan tengah Indonesia.
• Menghadirkan rumah sakit pusat di wilayah tertinggal.
• Memperluas jaringan kereta api lintas Kalimantan dan Sumatra.

Penutup

Pemerataan pembangunan bukan hanya soal keadilan sosial, tapi juga soal keberlanjutan nasional. Tanpa pembangunan di daerah, Indonesia akan terus menghadapi ketimpangan yang mengganggu stabilitas dan kemajuan. Oleh karena itu, proyek nasional yang dirancang dan dijalankan pemerintah pusat adalah kunci utama memperkuat NKRI sekaligus mewujudkan keadilan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.