Gaji Perangkat Nagari di Pasaman Barat Tahun 2025: Ini Besarannya dan Siapa Saja yang Menerima

Table of Contents

Kantor Bupati Pasaman barat
Sumber foto:Antaranews

Pemerintah Nagari merupakan ujung tombak pelayanan publik di tingkat akar rumput, terutama di wilayah Sumatera Barat yang menggunakan sistem pemerintahan nagari. Di Kabupaten Pasaman Barat, para pejabat nagari seperti Wali Nagari, Sekretaris Nagari (Sekna), kepala seksi, kepala urusan (kaur), hingga Kepala Jorong mendapatkan penghasilan tetap (siltap) setiap bulannya.

Dasar Hukum dan Pendanaan Gaji Perangkat Nagari

Besaran gaji atau siltap ini diatur oleh:

• PP No. 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018

• Peraturan Bupati Pasaman Barat terbaru tentang penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.

Gaji mereka bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang ditransfer dari pemerintah pusat melalui kabupaten.

Rincian Gaji Perangkat Nagari Pasaman Barat 2025 (Estimasi Realistis)

Berikut estimasi gaji bulanan perangkat nagari berdasarkan update lapangan dan sumber resmi pemerintah kabupaten:

Jabatan	Gaji/Bulan (Rp)	Keterangan
Wali Nagari	Rp 2.426.640	Setara 120% dari gaji pokok PNS Golongan IIA
Sekretaris Nagari (Sekna)	Rp 2.224.420	Setara 110% dari gaji pokok PNS Golongan IIA
Kepala Seksi (Kasi)	Rp 2.022.200	Menangani bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan
Kepala Urusan (Kaur)	Rp 2.022.200	Menangani keuangan, umum, dan perencanaan
Kepala Tata Usaha	Rp 2.022.200	Biasanya dijabat oleh salah satu kaur
Staf Nagari	Rp 1.200.000–Rp 1.500.000	Tergantung kebijakan nagari dan kemampuan anggaran
Kepala Jorong	Rp 1.000.000–Rp 1.200.000	Tunjangan operasional dari ADD (bukan siltap utama)

Catatan: Jumlah gaji bisa berbeda antar nagari tergantung kemampuan keuangan dan peraturan masing-masing nagari yang disahkan melalui Peraturan Wali Nagari.

Tunjangan dan Operasional Tambahan

Selain gaji pokok, beberapa perangkat nagari juga mendapatkan:

• Tunjangan jabatan

• Honor kegiatan (misal pendampingan, Bamus, pelatihan, Musnag)

• Dana operasional untuk tugas lapangan dan administrasi

• Jaminan BPJS Ketenagakerjaan

Sumber Dana

• Siltap dianggarkan dari Dana Desa melalui Alokasi Dana Nagari (ADD).

• Pembayaran dilakukan per bulan dan disalurkan ke rekening perangkat nagari.

Apakah Gaji Ini Cukup?

Banyak perangkat nagari mengakui bahwa gaji yang diterima belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang mereka emban. Apalagi di nagari terpencil yang memiliki wilayah luas, tantangan geografis, serta tugas pelayanan masyarakat yang padat.

Penutup

Kesejahteraan perangkat nagari menjadi perhatian penting agar roda pemerintahan tingkat bawah tetap berjalan optimal. Melalui dukungan Dana Desa dan peraturan daerah, harapannya kesejahteraan mereka semakin baik dari tahun ke tahun.